PARIMO – radarparimo.com – Direktur Komunitas Peduli Perempuan dan Anak (KPPA) Sulawesi Tengah Mutmainah Korona, menanggapi tingginya angka kasus pengguna narkoba dan perkawinan anak di Kabupaten Parigi Moutong saat ini.
Dengan melihat tingginya angka kasus pengguna narkoba di Parimo saat ini, menurut Mutmainah jangan hanya menjadi tugas dari Aparat Penegek Hukum dan BNN itu sendiri.
“Akan tetapi itu harus menjadi mainstream yang harus dimulai dari Pemda serta ada regulasi daerah yang mengikat, karena ini harus dikerja secara teknis,”ujarnya saat di konfirmasi usai memberikan materi kegiatan pelatihan penguatan organisasi perempuan dalam pencegahan kekerasan, di aula hotel Grand Mitra. Sabtu, (7/3/2021)
Dijelaskannya, karena anggaran BNN itu sangat kecil sekali rata-rata Rp 50 juta dan anggaran tersebut hanya disiapkan untuk penyergapan kepada kelompok-kelompok pengguna narkoba.
Mutmainah mengatakan, sementara proses mencegah narkoba ini tidak boleh hanya dalam konteks pemadam kebakaran.Tapi dia harus memulai dari keluarga karena dari keluarga ini juga harus melibatkan beberapa Dinas terkait seperti DP3A, Dinsos dan Disdikbud.
Mutmainah megatakan, dengan melibatkan beberapa pihak, tidak hanya untuk penyuluhan tapi kemudian memastikan informasi itu harus diperkuat para keluarga agar bisa memproteksi dini kepada anak-mereka.
“Selain itu proses pencegahan terhadap narkoba ini juga bisa dikerahkan melalui anak muda, misalnya ada anak muda yang miliki vokal poin sehingga bisa menyebarkan informasi itu kepada anak muda lainnya,”katanya
Lanjut Mutmainah, dengan dimulainya pencegahan terhadap narkoba ini, seharusnya harus menjadi salah satu kurikulum pendidikan, tujuannya untuk dijadikan sebagai teman curhat.
“Karena banyaknya kasus narkoba terhadap anak itu salah satu faktornya adalah permasalahan yang sering terjadi di keluarganya serta pergaulan di lingkungan yang kurang bagus,”tuturnya
Menurut Mutmainah, terkait perkawinan anak, harus diperkuat banyak hal baik itu penguatan keluarga serta pendidikan anak juga harus baik.
Selain itu perkuat juga dengan alokasi anggaran dari Pemda setempat hal itu untuk menunjang ekonomi masyarakat.
Kemudian yang paling penting pencegahan perkawinan anak ini harus diperketat dengan kerja-kerja konkrit yang ada di Pemda serta harus bersinergi dengan DPRD.
Tujuannya agar upaya pengawasan di lapangan bisa dilakukan serta bisa mendata by name, by addres agar mengetahui apa yang menjadi masalah perkawinan anak tersebut.
Mutmainah berharap di Parigi Moutong harus punya regulasi daerah dan tunjangan dengan anggaran serta pengawasan kemudian program-program yang inovasi dari Pemda.
Untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh DP3A Sulteng tentang pelatihan penguatan organisasi perempuan dalam pencegahan kekerasan ini merupakan salah satu bagian pendudukung.
“Namun harus di tindak lanjuti dengan penguatan anggaran di tingkat desa dan desa juga harus punya kegiatan yang sifatnya pencegahan terhadap anak dan pengguna narkoba,”tandasnya.(abt)