PARIMO, radarparimo.com – Wakil Ketua (Waket) DPRD Parigi Moutong (Parimo) Sulawesi Tengah, Faisan Badja mendukung langkah Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pertanian untuk memberdayakan eks narapidana kasus terorisme (Napiter) melalui kegiatan produktif pertanian.
Diketahui, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bekerjasama dengan Kementerian Pertanian melaksanakan program pemberdayaan Napiter melalui gerakan tanaman hortikultura dan tanaman obat-obatan di 15 provinsi termasuk di Sulteng.
“Langkah ini sangat positif untuk membangun tatanan kehidupan mantan-mantan napiter yang telah sadar dan bangkit memulai aktivitas baru,” ungkap Faisan Badja, di Parigi, Rabu (05/10/2022).
Menurutnya, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terkait di Parimo, dapat segera melakukan pendataan lapangan siapa-siapa saja bekas napiter, untuk dimasukan ke kelompok tani (Poktan).
Apalagi, Parimo menjadi salah satu wilayah sasaran program pemberdayaan tersebut, yaitu berada di Kecamatan Torue. Kegiatan itu juga dapat membuka peluang kerja kepada mereka yang pernah terpapar paham radikalisme.
“Pendataan eks napiter dapat melibatkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) setempat, karena sejauh ini kami belum menerima data berapa jumlah mereka di Parimo” ucap Faisan.
Dia menilai, langkah yang dilakukan pemerintah sudah tepat, melalui program-program unggulan untuk meningkatkan keterampilan sesuai dengan kegiatan pemberdayaan yang dijalankan.
“Saya juga berharap kepada instansi teknis terkait tidak hanya melakukan pemantauan, tetapi juga perlu memberikan penguatan kepada mereka supaya kegiatan dilakukan memberikan dampak ekonomis yang lebih menjanjikan,” pungkasnya.
Menurut data Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura (TPH) Sulteng, mantan napiter diikutsertakan pada empat Poktan yang sudah ada di Kabupaten Poso, Morowali Utara, Parigi Moutong dan Kota Palu.
Dengan nilai bantuan Pemerintah Pusat sebesar Rp50 juta masing-masing kelompok, yang digunakan untuk belanja kebutuhan sarana produksi (saprodi) pertanian.
Gerakan ini, dimulai pada Oktober hingga Desember 2022 sebagai program jangka pendek dengan harapan napiter lebih produktif bekerja, agar dapat hidup mandiri dengan mengandalkan penghasilan dari kegiatan bertani. (*/abt)