PARIMO – radarparimo.com – Anggota Komisi IV DPRD Parigi Moutong (Parimo) Sulawesi Tengah, Leli Pariani meminta pihak United Nations Developmet Programme (UNDP) segera menyelesaikan pembangunan tujuh sekolah di wilayah Parimo
“Menurut saya ini sangat urgent, makanya yang kami kejar dan pertanyakan, kapan lagi proses pembangunan gedung sekolah akan dilaksanakan,” ungkap Leli Pariyani, di Parigi, Kamis (19/05/2022).
Menurutnya, meskipun pembangunan tersebut bukan kewenangan Pemda karena tidak menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Tetapi pembangunan tersebut dilakukan di wilayah Parimo.
Sehingga, ia merasa perlu bertemu pihak UNDP untuk meminta agar pekerjaan pembangunan tersebut segera dilaksanakan. Sebab asset tujuh sekolah tersebut telah dihapus sebagai pemenuhan syarat awal pengucuran dana hibah pembangunan.
“Aset sudah dihapus terus proses pembangunan tidak jadi kan kita yang akan dirugikan. Kalau pembangunan tidak diteruskan tentunya akan mempengaruhi APBD kita,” ujar Leli.
Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Managemen Sekolah Dasar Disdikbud Parimo, Ibrahim mengatakan pekerjaan tujuh bangunan gedung sekolah dihentikan karena pihak ketiga PT. Istaka Karya dinilai bermasalah.
Kata dia, saat ini PT Istaka Karya akan opname proyek sesuai dengan progress di lapangan. Mereka telah membentuk tim yang akan bekerja selama tiga minggu.
Nantinya, apapun keputusan hasil dari progress opname, apa yang menjadi hak PT Istaka Karya akan mereka bayarkan.
”Nantinya akan diketahui berapa lagi progresnya. stop opname kemudian mereka tinjau lagi kembali yang mana lagi akan ditender kembali. Targetnya tadi di Bulan Juli hingga Agustus mereka lelang kembali, kemudian September itu rancangannya mulai kontrak terbaru,” jelas Ibrahim.
Dia menambahkan, UNDP akan memulai pekerjaan pada bulan Oktober hingga Desember, berarti hanya ada jangka waktu tiga bulan untuk menyelesaikan proses pekerjaan.
Tetapi, pihak UNDP mengaku telah menargetkan proses pembangunan tujuh gedung sekolah akan selesai pada akhir 2022.
“Saya sempat menanyakan soal jangka waktu itu, tetapi pihak UNDP menjawab akan mengejar target selama tiga bulan itu, kata mereka mungkin akan bekerja setiap hari bahkan akan lembur pada malam hari, yang pasti mereka targetnya selesai di 2022,” pungkas Ibrahim. (Wawa)