PALU, radarparimo.com – Pemuda harus bisa mengambil peran dalam merumuskan kebijakan. Khususnya di daerah yang memiliki sumber daya alam (SDA) pertambangan.
Hal ini menjadi pembahasan dalam Podcast Kabar68 yang dipandu oleh H Kamil Badrun AR SE MSi menghadirkan bintang tamu Dr Mardiman Sane SH MH, tokoh muda Morowali Utara.
Kamil yang menjadi host dalam podcast tersebut, membuka perbincangan dengan memaparkan kondisi yang saat ini terjadi di Morowali Utara dan Kabupaten Morowali.
Di mana, tingkat kemiskinan yang terjadi di dua daerah tersebut, tidak sebanding dengan apa yang didapatkan daerah dari investasi, yang mengeruk SDA di daerah tersebut.
“Luar biasa apa yang mereka dari luar ambil di daerah itu, sedangkan daerah dapat apa? Jika melihat kondisi kemiskinan yang terjadi. Di sini lah putra daerah harus berperan,” kata Kamil.
Dia pun meminta tanggapan dari Mardiman, terkait upaya apa yang harusnya dilakukan, agar masyarakat benar-benar merasakan dampak dari adanya investasi di daerah.
Disampaikan Mardiman, bahwa salah satu yang harus dilakukan, entah itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yakni meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM).
Sebab kata dia, yang menjadi kerisauan saat ini, adalah kemampuan teknis para putra daerah, yang belum bisa menjawab kebutuhan industri di Morowali dan Morut saat ini.
“Tidak mudah memang menciptakan orang jenius dan bisa mengambil alih keahlian dari pekerja luar daerah. Harus ada upaya pemerintah, mewajibkan perusahaan mentrasfer pengetahuan kepada putra-putra daerah. Ini yang belum saya lihat,” jelasnya.
Sepakat dengan Mardiman, Kamil menyampaikan, benar jika pemerintah hanya berdiam diri tidak mau meningkatkan kemampuan masyarakat, maka daerah juga tidak akan maksimal merasakan dampak dari adanya industri pertambangan.
Untuk itu, Kamil juga menyinggung, bahwa tidak hanya terjun langsung ke dunia industri saja, pemuda juga sudah seharusnya turut serta merumuskan dan membuat suatu kebijakan, dengan terjun ke dunia politik.
Untuk itu lah, diakui Hardiman, dirinya terpanggil untuk mencoba masuk dan ingin menjadi penentu suatu kebijakan, lewat duduk di kursi legislatif dalam hal ini DPR RI.
Hardiman yang merupakan putra daerah, sangat miris melihat investasi yang begitu tinggi di Morowali dan Morowali Utara, namun apa yang didapat oleh kedua daerah tersebut belum sebanding.
“Semangat reformasi dengan memberikan daerah kewenangan lewat desentralisasi, agar daerah makmur, itu malah tidak berlaku dalam kewenangan pertambangan, di mana pusat yang mengambil alih pertambangan skala besar. Katanya, nanti hasilnya kembali ke daerah, tapi apakah hasilnya seimbang itu yang kita lihat sekarang. Masyarakat hanya merasakan dampak lingkungan saja yang ada,” kritik Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Sulteng ini.
Untuk itu lah kata dia, niatan duduk di kursi legislatif, salah satu misinya yakni menyuarakan terkait apa yang seharusnya didapatkan daerah. Mulai dari sistem bagi hasil, maupun pelibatan putra daerah sebagai tenaga kerja lokal yang benar-benar berkompetensi.
“Kita sebagai putra daerah juga harus bisa bersuara lantang di sana agar didengar. Kita harus berani melawan, jika itu untuk keadilan rakyat. Beda halnya kalau kita ingin duduk untuk kepentingan pribadi,”jelasnya.
Masih menurut dia, kekuasaan yang tidak berpihak kepada rakyat, itu merupakan awal dari sebuah malapetaka. Sehingga nantinya, jika dipercayakan duduk sebagai anggota DPR RI, dia siap melawan jika apa yang menjadi kebijakan partai, tidak sejalan dengan kepentingan rakyat.
“Saya siap dipecat. Nanti saya tinggal bilang ke masyarakat, saya dipecat karena membawa kepentingan kalian,” ucap Mardiman.
Senada dengan itu, Kamil pun menyampaikan, sikap dari Mardiman itu, harusnya juga dilakukan para kepala daerah. Jika ada kebijakan pusat, yang memang tidak sejalan dengan kepentingan masyarakat, itu harus dilawan.
“Semua kepala daerah harusnya jangan manggut-manggut dengan keinginan di atas, harus dilawan bila itu dirasakan tidak adil untuk masyarakatnya,” tegas Kamil.
Lewat perbincangan ini, Kamil berharap, bisa menjadi catatan kritis bagi para kepala daerah, dalam mengambil kebijakan harus benar-benar memberikan rasa adi kepada masyarakat. Dan bila ada kebijakan pusat, yang memang dinilai tidak berpihak pada masyarakat di daerah, sudah seharusnya disuarakan. (agg)