PARIMO – radarparimo.com – Realisasi pelaksanaan vaskinasi di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah (Sulteng) telah mencapai sebanyak 177.916 jiwa atau 55,05 persen, untuk dosis pertama.
“Untuk vaksinasi dosis kedua 88.704 jiwa atau 27,45 persen dan vaksinasi dosis ketiga khusus tenaga kesehatan 1.318 jiwa atau 49,55 persen. Sasaran vaksinasinya sebanyak 323.177 jiwa,” ungkap Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Parimo, Fauziah Alhadad saat ditemui di Parigi, Senin (13/12/2021).
Dia mengatakan, percepatan layanan vaksinasi Covid-19 terus digenjot sebagai upaya pemerintah mengejar capaian target hingga akhir 2021.
Berbagai upaya dilakukan pemerintah setempat untuk merangsang masyarakat berpartisipasi, bahkan Pemda Parimo mengambil satu kebijakan dengan membagikan Sembako kepada masyarakat yang telah menjalani vaksinasi.
“Saat ini 23 kecamatan terus berupaya melakukan percepatan vaksinasi agar capaian target 70 persen di akhir tahun bisa terealisasi,” kata dia.
Dia menilai, keikutsertaan masyarakat dalam program vaksinasi Covid-19 di kabupaten itu cukup antusias. Bahkan dalam berbagai kesempatan, masyarakat rela antrean untuk mendapatkan pelananan vaksinasi.
Di sisi lain, pemerintah setempat dalam melaksanakan percepatan layanan, juga menggandeng berbagai pihak, antara lain TNI/Polri yang sejak awal konsisten melakukan upaya mendorong tercapainya vaksinasi di daerah itu.
“Meski relaksasi masih rendah, namun kami tetap optimis hingga akhir Desember mendatang posisi capaian vaksinasi Parimo bisa berada di posisi yang lebih baik,” kata Fauziah menambahkan.
Menurut dia, Pemda Parimo dalam menyukseskan program ini memiliki berbagai kendala di lapangan, salah satunya yakni faktor geografis dengan garis pantai sepanjang 472 kilometer dan adanya masyakarat yang bermukim di daerah terpencil. Sehingga, menyulitkan petugas atau vaksinator menjangkau wilayah-wilayah tersebut.
“Kami tidak boleh menyerah. Sesulit apapun medan, kami tetap membuka pelayanan, sebab vaksinasi tujuannya untuk kepentingan orang banyak. Artinya pemerintah memiliki kewajiban memberikan pelayanan kesehatan yang prima,” pungkasnya. (Opi)