Palu – radarparimo.com – Rapat Pengembangan Kawasan Pangan Nasional (KPN) di Sulteng dipimpin langsung Gubernur H. Rusdy Mastura didampingi Pj. Sekda Provinsi, Ir. Faisal Mang, MM, serta Kepala Bappeda Provinsi, Sandra Tobondo.
Turut hadir Tim Ahli Gubernur Ridha Saleh dan diikuti OPD Teknis dan Tim Asistensi Provinsi Sulteng, Kamis, (2/6/2022) bertempat di Gedung Pogombo, Kantor Gubernur.
Pada kesempatan itu Gubernur memaparkan Sulteng telah ditetapkan menjadi Kawasan Strategis Pengembangan Pangan Nasional untuk itu agar dipersiapkan sebaik mungkin setiap OPD menjalankan tugas fungsinya.
Gubenur berharap Presiden dapat hadir melakukan peresmian dan menetapkan Sulteng menjadi daerah pertama untuk peresmian kawasan Tersebut.
Gubernur meminta percepatan pembukaan Jalan oleh Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang dan Percepatan Peta Pola Ruang kemudian Land Clearing dilakukan oleh PTp Pembangunan Sulteng usai memenuhi Persyaratan ijin pemanfaatan Kayu (IPK) pada APL seluas 1.123 Hektar.
“PT Pembangunan Sulteng harus berkoordinasi dengan Kementrian dan OPD teknis Pembangunan Embung oleh Dinas Cipta Karya dan SDA Provinsi Sulteng , pembangunan dermaga dan pelabuhan oleh Dinas Perhubungan,” ujar Gubernur.
Kepala Bappeda Provinsi Sandra Tobondo juga menyampaikan bahwa pengembangan Kawasan Strategis Pangan Nasional (KSPN) sudah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi berdasarkan Visi dan Misi Gubernur.
Dimana lanjutnya, pengembangan KPN oleh Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan meminta luasan areal untuk pengembangan kawasan itu seluas 20.000 Ha.
Berikut beberapa kawasan Pengembangan kawasan antara lain, Kabupaten Donggala , Meliputi , Dampelas, Sirenja, Pinembani seluas 18.823 Ha, Kabupaten Sigi , Wilayah Karavana, Bangga, Sibalaya ,Sidera, Jonooge, seluas 2.108 Ha.
Kemudian, Kabupaten , Poso, Sigi dan Parigi Moutong terletak diwilayah Manggalapi seluas 1.976 Ha.
Melihat laporan Kepala Bappeda ini lebih jauh Gubernur juga meminta untuk melihat secara langsung wilayah Manggalapi agar dijadwalkan kunjungan kerja (Kunker) bersama Danrem 132 Tdl, Kapolda, Bupati dan OPD Teknis untuk mengunjungi Kawasan Strategis Pangan Nasional (KPN).
Dengan harapan dapat menjadi langkah pemerintah untuk menghentikan separatis yang ada disana dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat di wilayah tersebut.
Diakhir agenda itu Gubernur memerintahkan kepada Bupati agar memastikan seluruh tanah di wilayahnya termanfaatkan dengan baik dan terus dorong masyarakat memanfaatkan Kredit UMKM untuk masyarakat mengelola Tanah yang belum diusahakan.(*/Bim)