PARIMO – radarparimo – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong(Parimo), Sulawesi Tengah (Sulteng), melibatkan kurang lebih 15 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) utama dalam penanganan Stunting di 2021.
” Semua instansi berperan mendukung program percepatan penurunan angka Stunting, bukan berarti OPD lain tidak dilibatkan,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah (Bappelitbangda) Parimo, Irwan saat ditemui, Senin (20/12/2021).
Irwan mengatakan, dari belasan instansi yang terlibat, enam diantaranya merupakan OPD pengampuh yakni, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPRP), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud).
Kemudian, Dinas Kesehatan, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), serta Dinas Sosial (Dinsos).
Semantara instansi pendukungnya kata dia, yakni Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Badan Ketahanan Pangan, Dinas Peternakan, DisKominfo, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Dukcapil.
Selain itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Bagian Tata Pemerintahan serta Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Pemkab Parimo.
“Tahun ini lokus program Stunting kurang lebih 36 desa dengan dengan realisasi capaian 11,4 persen. Setiap tahun Parimo mampu menekan angka kasus kekerdilan,” ujarnya.
Menurut dia, di 2022 pemerintah setempat juga akan menggandeng instansi vertikal, salah satunya Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Parimo dalam rangka pencegahan perkawinan dini, bahkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) juga telah membentuk tim pendamping keluarga untuk membantu percepatan penurunan angka Stunting.
Dalam rangka intervensi program Stunting kata dia, pemerintah setempat mengacu pada hasil analisis situasi yang dilakukan oleh tim ahli dari kalangan akademisi untuk menentukan hal-hal urgensi di suatu desa lokus. Sehingga, dalam penanganan nanti disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing desa.
Olehnya, pemerintah setempat menggunakan 20 indikator penilaian dengan berbagai metode pendekatan melekat pada masing-masing instansi pengampuh maupun pendukung.
“Tahun depan target penurunan angka Stunting Parimo 9 persen. Kami sangat optimis mampu menekan kasus kekerdilan ini hingga nol stunting di tahun-tahun berikutnya. Parimo sesungguhnya sudah berada di bawah target angka Nasional,” pungkasnya. (abt)