PARIMO – radarparimo.com – Anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) Muhammad Fadli meminta Pemerintah Daerah (Pemda) setempat memprioritaskan penyiapan dana cadangan biaya rujukan ambulance bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN KIS).
“Sebab, ketika dilakukan rujukan menggunakan mobil ambulans bagi peserta JKN KIS, hanya mengandalkan dana pinjaman dari keluarga pasien. Karena tidak ada dana cadangan di Puskesmas dan rumah sakit,” ungkap Muhammad Fadli, di Parigi, Kamis (04/08/2022).
Hal tersebut ia sampaikan, pada pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2023.
Menurutnya, ketika akan merujuk peserta JKN KIS, pihak Puskesmas tidak memiliki pilihan lain, selain harus meminjam dana kepada keluarga pasien, untuk biaya bahan bakar dan sopir ambulans.
“Saya sudah gambarkan kemarin, kalau di Rumah Sakit Tinombo kurang lebih Rp800 ribu, tapi kalau di Rumah Sakit Moutong kisaran Rp1juta,” jelasnya.
Dia mengungkapkan, yang menjadi problem saat ini adalah banyaknya anggaran pinjaman ke keluarga pasien tidak dapat dikembalikan, padahal statusnya pinjaman.
Sebab, transaksi itu, kemungkinan karena tidak disertai bukti penyerahan uang kepada pihak rumah sakit.
“Karena ini menjadi masalah, maka ini harus diantisipasi pemerintah daerah dalam bentuk penyiapan dana cadangan,”tegasnya.
Dia menambahkan, terkait persoalan penggratisan ambulans pemulangan jenazah, kata dia juga harus diprioritaskan.
Dalam paripurna penetapan APBD tahun 2022 lalu, hal ini sudah di sepakati masuk dalam skala prioritas dan disiapkan anggarannya. Tetapi pada kenyataan tidak terealisasi.
“Yang jelas, beberapakali kami mendampingi peserta JKN KIS yang dipulangkan jenazahnya, tetapi tidak gratis ambulansnya,” pungkas. (abt)