PARIMO, radarparimo.com – Pemerintah Daerah (Pemda) Parigi Moutong (Parimo) Sulawesi Tengah perkuat sistem manajemen pengelolaan data stunting kedalam aplikasi elektronik pencatatan dan pelaporan berbasis gizi masyarakat (e-PPBGM) sebagai salah satu sistem pengukur prevalensi.
“Penguatan manajemen penting, supaya terbentuk satu persepsi dalam pelaksanaan percepatan pencegahan dan pengendalian,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Parimo, Irwan dalam kegiatan lokakarya analisis situasi stunting, di Parigi, Senin (24/10/2022).
Menurutnya, saat ini Parigi Moutong telah menjalankan aksi konvergensi ke enam dan tujuh yakni sistem manajemen data stunting, kemudian pengukuran dan publikasi stunting.
Oleh karena itu, Dinas Kesehatan melalui masing-masing Puskesmas harus memastikan kegiatan pengukuran tinggi badan dan berat badan serta publikasi terlaksana secara optimal, agar data yang dihasilkan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
“Data-data yang dimuat dalam e-PPBGM akan dipublikasi secara nasional. Sebelum dimuat, maka perlu dipastikan penggunaan antropometri atau alat penilaian status gizi anak betul-betul dilakukan berdasarkan ketentuan,” ujar Irwan.
Ia memaparkan, Pemkab Parigi Moutong melakukan upaya pencegahan dan pengendalian tenkes sejak tahun 2019 hingga 2022, karena daerah itu masuk sebagai salah satu lokus penanganan tengkes di Sulteng.
Dari intervensi berbagai program selama empat tahun terakhir, pemerintah setempat telah menuntaskan 1.235 orang mengalami Stunting.
“Diupayakan tahun 2023 prevalensi stunting dapat ditekan hingga angka 11 persen dilihat dari e-PPBGM, dan di bawah 26 persen dari data survei status gizi Indonesia (SSGI),” tutur Irwan.
Ia menambahkan, Pemda Parimo akan melakukan penguatan kepada Bidan terkait penggunaan alat pengukur status gizi anak supaya data dari kegiatan pengukuran dan penimbangan berat badan anak akurat.
Begitu pun kegiatan intervensi tahun depan, pemerintah setempat menyasar 278 desa, meskipun telah ditunjuk 71 desa sebagai lokus.
“Semua desa disasar guna mengotimalkan kegiatan penanganan. Kami juga berupaya memasifkan pencegahan pernikahan dini, karena pernikahan dini salah satu faktor pemicu tengkes,” pungkasnya. (*/abt)