JAKARTA, radarparimo.com – Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi mengelaborasi progres dan kondisi aktual terkait pangan nasional dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI Jakarta pada Rabu (8/11/2023). Arief memaparkan bahwa bantuan pangan beras dinilai efektif dalam menahan laju inflasi beras secara nasional.
“Sesuai rilis BPS (Badan Pusat Statistik), selama periode penyaluran bantuan pangan beras tahap pertama, grafik inflasi beras secara bulanan di April sampai Juli kita lihat menurun. Lalu untuk penyaluran bantuan pangan beras tahap kedua yang dimulai September, grafik inflasi beras pun mengalami penurunan di Oktober. Ini berarti efektivitas bantuan pangan beras terhadap pengendalian inflasi cukup signifikan,” beber Arief.
Menurut BPS, inflasi beras secara bulanan pada September 2023, tercatat sebesar 5,61 persen dengan andil 0,18 persen. Selanjutnya di Oktober 2023 mengalami penurunan menjadi 1,72 persen dengan andil 0,06 persen.
Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo telah memutuskan bahwa penyaluran bantuan pangan beras akan terus dilanjutkan sampai Juni 2024. Kebijakan yang berpihak pada rakyat ini merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang rendah.
“Sebagaimana arahan terbaru dari Bapak Presiden Jokowi agar bantuan pangan beras terus kita lanjutkan sampai tahun depan. Ini akan melalui 2 tahap yaitu pada Januari sampai Maret dan April sampai Juni. Tentunya kami bersama Bulog akan mempersiapkan stok CBP (Cadangan Beras Pemerintah),” sebut Kepala NFA.
“Proyeksi stok CBP di akhir tahun 2023 diperkirakan sebesar 1,2 juta ton. Lalu dengan adanya kepastian penyaluran bantuan pangan tahun 2024 sampai 6 bulan, estimasi stok akhir tahun 2024 masih dapat mencapai 1,17 juta ton,” tandasnya.
“Untuk mencukupi stok level di Bulog, tentunya produksi pangan dalam negeri itu nomor satu. Kalau importasi, itu karena kita telah melihat proyeksi ke depan, sehingga dipersiapkan agar stok CBP ada cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” imbuhnya.
“Merupakan tugas Bulog untuk menyerap produksi nasional. Memang waktunya pendek karena itu dilakukan April Mei. Ini untuk menjaga harga di petani tidak jatuh karena biasanya saat panen raya harganya jatuh. Bulog memang harus serap sebanyak-banyaknya saat panen raya. Lalu stok digelontorkan ke masyarakat dalam bentuk bantuan pangan beras,” sambungnya.
Lebih lanjut, total keluarga yang akan menerima bantuan pangan beras tahun depan diusulkan menggunakan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) sebanyak 22.004.077 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Jumlah bantuan masih berupa sebanyak beras 10 kg yang diberikan tiap bulannya.
Dalam kesempatan tersebut, Arief juga memaparkan langkah-langkah yang telah diterapkan dalam mengantisipasi adanya fluktuasi harga bahan pangan yang terjadi di tingkat konsumen. Stok level untuk masing-masing komoditas ditargetkan dapat mencapai 5 sampai 10 persen dari kebutuhan konsumen nasional demi bisa lakukan intervensi pasar.
“Secara umum, harga pangan nasional menunjukkan angka yang stabil. Memang terdapat kenaikan harga pada cabai merah keriting, jagung, dan gula konsumsi. Sementara beras harganya mulai melandai secara gradual,” ungkapnya.
“Yang terus kita lakukan berupa penderasan distribusi beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) ke berbagai lini pasar. Sampai 7 November telah disalurkan 905 ribu ton. Selain beras, SPHP jagung juga kita dorong Bulog segera salurkan ke peternak mandiri. Bulog telah berkontrak 171.000 ton dengan estimasi tiba pada 15 November,” terang Kepala NFA.
NFA juga mendorong pemerintah daerah agar dapat meningkatkan kerja sama antara daerah (KAD) serta optimalisasi fasilitas tol laut, kargo pesawat, dan moda angkutan lainnya guna memudahkan memobilisasi produk pangan dari daerah yang surplus ke daerah defisit. Program mobilisasi pangan berupa Fasilitas Distribusi Pangan ini terpenuhi sampai 1,73 juta kg per 5 November.
Dalam menjaga stabilitas harga, NFA konsisten melakukan Gerakan Pangan Murah (GPM) bersama pemerintah daerah. Kegiatan GPM tersebut telah terealisasi di 1.397 titik yang tersebar di 35 provinsi yang terdiri dari 317 kabupaten/kota.
Dari segi penyerapan anggaran NFA, sampai 6 November telah mencapai Rp 303,9 miliar atau 65,39 persen. Adapun total anggaran NFA tahun ini Rp 464,7 miliar. Selanjutnya anggaran tahun depan bagi NFA telah ditetapkan Rp 442,6 milyar.
“Kami targetkan hingga akhir Desember 2023 dapat terealisasi hingga 98 persen. Untuk mencapai target tersebut, kami terus maksimalkan realisasi serapan anggaran di pusat serta mendorong dinas-dinas urusan pangan yang ada di daerah untuk percepatan realisasi anggaran dekonsentrasi,” pungkas Kepala NFA.
Sumber : NFA