PARIMO – radarparimo.com – Assisten II bidang perekonomian dan pembangunan Ir Lewis membuka lokakarya II percepatan penanganan dan penurunan stunting tahun 2022 kabupaten Parigi Moutong bertempat di aula bappelitbangda Senin, (20/12/2021).
“ Lokakarya ini dilaksanakan guna membantu pemerintah dalam menentukan upaya perbaikan manajemen layanan untuk meningkatkan akses rumah tangga 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) terhadap intervensi gizi spesifik maupun sensitif ,” ujar Lewis
Lewis mengatakan, diketahui bersama bahwa stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya.
Berdasar global nutrition report tahun 2018 sekitar 150,8 juta atau 22,2% balita di dunia mengalami stunting dan Indonesia sendiri merupakan negara ke-5 dengan jumlah balita tertinggi mengalami stunting, yang dimana 30,8% anak Indonesia mengalami stunting.
“Oleh karena itu melalui lokakarya ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang situasi kejadian stunting di Kabupaten Parigi Moutong, sehingga bisa membantu pemerintah daerah untuk menyusun strategi percepatan penurunan stunting”, katannya.
“Disamping itu sangat diharapkan peran seluruh kepala OPD, tidak hanya satu atau dua OPD saja tetapi semua OPD harus terlibat dalam penanganan stunting ini”, harapnya.
Panitia lokakarya Kurniati, SKM mengatakan stunting adalah gagal tumbuh anak akibat kekurangan gizi kronis, oleh karena itu perlu penanganan serius dalam percepatan penanganan stunting.
Dikatakannya, untuk tahun 2021 penurunan stunting di kabupaten Parigi Noutong sudah mencapai 11,3%, sehingga di tahun 2022 perlu untuk memahami permasalahan gizi spesifik dan gizi sensitif, agar kabupaten Parigi Moutong dapat mengalami penurunan.
Untuk tahun 2021, OPD yang menangani Stunting sebanyak 8 OPD yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemberdayaan Masyaraka Desa, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas PUPRP, Dinas Sosial dan DP3AP2KB. Tuturnya (*/abt)