PALU, radarparimo.com– Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Tengah (Sulteng) Dr. Sahran Raden dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Jaringan Pemilu dan Demokrasi (Jari PeDe) Sulteng mengungkapkan sejumlah tantangan dan problematika yang dihadapi pada Pemilu Serentak pada 2024 mendatang.
Sahran menguraikan, faktor keserentakan pemilu dan pemilihan serta maraknya penyeberan berita hoaks, ujaran kebencian masih menjadi tantangan pemilu 2024.
Money politic atau politik uang masih akan terjadi. Selanjutnya banyaknya jumlah surat suara, politik identitas dan kualitas daftar pemilih.
Akademisi UIN Datokarama Palu itu juga menjelaskan hasil survei dari Algoritma tentang kekhawatiran masyarakat terhadap hal-hal negatif dalam konteks Pemilu 2024. Ia merinci angka kekhawatiran publik cukup tinggi.
Penyebaran berita hoaks dan informasi mencapai di angka 92.6 persen. Selanjutnya kampanye hitam antar pendukung kandidat 91.1 persen. Praktik politik uang 89.9 persen. Dan penggunaan simbol identitas isu SARA 89.5 persen.
“Jadi 92.6 persen kekhawatiran masyarakat terhadap hoaks dan disinformasi ujaran kebencian dan berita bohong sangat mengkhawatirkan” ungkap Sahran Raden, Senin, (5/9/2022) pagi.
Sementara itu anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulteng Darmiati S.H menerangkan soal sanksi dan larangan praktik politik identitas termuat dalam Pasal 280 ayat 1 Undang-undang Pemilu Tahun 2017.
Dijelaskan Darmiati, pasal itu mengatur bahwa pelaksana, peserta dan tim kampanye dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan atau peserta pemilu yang lain.
Selain itu tidak menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat. Bagi melanggar kata dia, dipidana maksimal 2 Tahun dan denda sebanyak 24 juta rupiah.
Di kesempatan yang sama Sekretaris Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Sulteng Faisal Attamimi menegaskan bahwa politik identitas masih menjadi staretegi dalam memobilisasi pemilih pada setiap pemilu. Bahkan ia menilai politik identitas menjadi benalu dan tidak memberikan manfaat.
“Politik identitas masih menjadi sebuah benalu, dan selalu berpindah-pindah ke satu tempat lainya,” ungkap Faisal Attamimi.
Kegiatan mengangkat tema Problematika dan Solusi Politik Identias Pada Pemilu 2024. Turut hadir menjadi narasumber Ketua Dewan Etik Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Palu Tasrif Siara. Hadir juga sejumlah Organisasi Kepemudaan (OKP) di Kota Palu. (Baim)