PARIMO – Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Parigi Moutong Sulawesi Tengah , menggelar kegiatan penilaian kinerja aksi penurunan stunting, Rabu (7/10/2020).
Ketua penyelenggara penilaian kinerja aksi penurunan stunting Sulfinasran S,STP dalam laporanya yang di bacakan Kabid Sosial Budaya Bappelitbangda Parimo Said Badja mengatakan, kegiatan tersebut berdasarkan Surat Gubernur Sulteng Nomor 107/456/Bappeda tertanggal 4 September 2020.
Kegiatan yang dilaksanakan di halaman Kantor Bappelitbangda Kabupaten Parimo tersebut dihadiri perwakilan Bappeda bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sulteng.
Turut pula hadir dalam kegiatan tersebut Dr. Eko Joko Lelono, SE, M.Si selaku Ketua Tim Panelis dari Untad Palu.
Ketua pelaksana penilaian kinerja aksi penurunan stunting, Abd. Said Badja dalam laporannya mengatakan, kegiatan tersebut berdasarkan Surat Gubernur Sulteng Nomor 107/456/Bappeda tertanggal 4 September 2020.
Selain itu, pelaksanaan kegiatan tersebut berdasarkan Keputusan Bupati Parimo Nomor 267.45/1049/Bappelitbangda tertanggal 30 September 2020.
Maksud dari kegiatan itu, kata dia, sebagai upaya melakukan perbaikan konvergensi intervensi gizi atau spesifik dan sensitif.
Perbaikan tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan delapan konvergensi/integrasi dalam perencanaan, penganggaran, implementasi, pemantauan, dan evaluasi program.
Pelaksanaan integrasi diharapkan bisa meningkatkan jumlah rumah tangga 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yang dapat mengakses intervensi gizi secara lengkap atau konvergen.
Sedangkan tujuan kegiatan tersebut, untuk memberikan informasi mengenai aspek kinerja apa saja yang sudah baik atau, yang masih perlu ditingkatkan.
Selain itu, sebagai perbandingan kinerja dan pembelajaran antar kabupaten/kota dalam wilayah Sulteng atau Peer Learning untuk meningkatkan kualitas maupun hasil pelaksanaan delapan aksi konvergensi/integrasi.
“Para peserta yang kami undang dalam kegiatan ini, unsur Forkompinda, Ketua DPRD Parimo, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para Camat, para Kepala Desa, para Kepala Puskesmas, para ketua organisasi profesi seperti IDI, IPI, PPRI, dan Persakmi,” ujar kabid sosial Budaya Said Badja. (NAYYARA)