PARIMO – radarparimo.com – Pemerintah Daerah (Pemda) Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah tak dapat menambah lagi alokasi dana tidak terduga dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2022, karena sangat defisit keuangan daerah.
“Berdasarakan pandangan umum Fraksi Nasdem, yang meharapkan Pemda menambah alokasi dana tidak terduga sebesar lima persen,” ungkap Sekretaris Daerah (Sekda) Parigi Moutong, Zulfinasran Ahmad, saat membacakan jawaban Bupati atas pandangan fraksi dalam sidang paripurna, Jumat (19/11/2021).
Dia mengatakan, kondisi RAPBD yang sangat defisit sulit untuk mengakomodasi permintaan penambahan, guna mengantisipasi keadaan darurat bencana, dan kebutuhan mendesak yang tidak bisa diprediksi kapan akan terjadi. Mengingat, kebutuhan belanja pegawai daerah tahun depan cukup besar.
Pada kesempatan itu, Zulfinasran juga menjawab atas permintaan fraksi tentang peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan sumber daya manusia (SDM).
Menurut dia, dalam RPJMD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat menargetkan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dengan harapan pendudukan usia sekolah, harus mengenyam pendidikan.
Kemudian guna mencegah anak putus sekolah, baik tidak adanya biaya atau karena alasan lain, melaksanakan pendidikan formal dan non formal. Untuk pendidikan formal, dilakukan dengan program wajib belajar sembilan tahun dan 12 tahun yang mengacu pada mutu pendidikan.
“Sementara pendidikan non formal terlayani pada pendidikan kesetaraan melalui PKBM. Anggaran yang dialokasikan untuk pendidikan sebesar 20 persen berdasarkan aturan,” kata dia.
Selain itu, untuk membangun kesejahteraan masyarakat adil dan makmur, harus disertakan juga keadilan dalam pembangunan infrastruktur.
Sehingga diminta kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait melakukan peninjauan yang perlu mendapat pembangunan jembatan, talud, jalan dan gedung pendidikan serta penganggaran pembangunan lanjutan jembatan Jono – Baliara dan jalur dua Desa Bambalemo.
“Anggaran pembangunan lanjutan itu telah diusulkan ke Bina Marga Provinsi, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Kami menunggu jawaban dari pengusulan itu, dan semoga dapat direalisasikan,” kata dia.
Terkait dengan lokasi pekuburan di Kecamatan Parigi Barat berdasarkan pertanyaan Fraksi Gerindra kata dia, hal itu baru sebatas permohonan dari pemerintah kecamatan ke Pemda. Sementara tahapan pengadaan lahan lainnya, seperti proses pengkajian secara teknis atas kebutuhan lahan itu, dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta Satgas penanganan Covid-19.
Dinas PUPRP setempat kata dia, juga telah melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan BPBD, sehingga pada prinsipnya proses penganggaran akan dilakukan.
“Hal itu dilakukan sesuai dengan amat undang-undang yang berkaitan dengan pengadaan lahan,” pungkasnya. (Opi)