PARIMO – radarparimo.com – Pemerintah Daerah (Pemda) Parigi Moutong (Parimo) Sulawesi Tengah kembali meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.
Predikat WTP atas LKPD 2021 yang diberikan kepada Pemda Parimo, merupakan predikat WTP ke empat kalinya, dari tahun 2018 sampai saat ini.
“Ini merupakan prestasi yang sangat membanggakan karena sudah yang ke empat kalinya. Harus kita pertahankan,” ungkap Wakil Bupati Parimo, Badrun Nggai, di Palu, Selasa (17/05/2022).
Wabup mengatakan, atas nama pemerintah daerah, ia mengucapkan terimakasih kepada seluruh stakeholder yang telah bekerja keras dengan semangat dalam pengelolaan keuangan daerah.
Kata dia, ia sangat bersyukur di tahun ke empat Parimo masih mendapatkan predikat WTP . Menurutnya keberhasilan tersebut milik semua yang ada di pemerintahan dan kebersihan seluruh masyarakat Parigi Moutong.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua BPK Perwakilan Sulawesi Tengah, Slamet Riyadi menyampaikan Opini yang diberikan oleh BPK, termasuk opini WTP merupakan pernyataan profesional.
Ia menjelaskan bahwa pemeriksaan atas laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan.
Untuk itu, Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa, mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
“Sehingga, Opini yang diberikan oleh BPK, termasuk opini WTP, merupakan pernyataan profesional mengenai kewajara laporan keuangan. Bukan merupakan jaminan tidak adanya fraud yang ditemui di kemudian hari,” ucap Slamet .
Slamet jelaskan berdasarkan hasil pemeriksaan, LKPD Parimo 2021 telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Untuk itu, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Atas pencapaian opini tersebut, kami mengucapkan selamat, semoga opini tersebut dapat dipertahankan untuk penyajian laporan keuangan tahun-tahun berikutnya,” tandasnya.
Turut hadir mendampingi Wabup, Wakil Ketua DPRD Parimo, Inspektur Inspektorat, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Sekretaris DPRD. (*/Wawa)