PARIMO, radarparimo.com – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Parigi Moutong menggelar Rapat Koordinasi dan Forum Group Discusion (FGD).
Kegiatan dilaksanakan terkait penyusunan analisis penguatan sistem diseminasi informasi dan peringatan dini tsunami di daerah itu, berlangsung di Kantor BPBD Parimo, Rabu (8/11/2023).
Administrasi Umum Direktorat Peringatan Dini BNPB, Firman Hairu Yusuf mengatakan, pendanaan kegiatan tersebut bersumber dari Bank Dunia melalui program Indonesia Disaster Resilience Initiatives Project (IDRIP).
Yang disalurkan ke 180 titik Desa diseluruh Indonesia dan 20 Provinsi. Khususnya Provinsi Sulawesi Tengah mendapatkan 18 titik Desa untuk pengadaan alat peringatan dini tsunami.
“Untuk perencanaan kegiatan ini yang utama adalah, analisa atau kajian terlebih dahulu.” jelasnya.
Menurut dia, kajian tersebut bertujuan untuk pemanfaatan alat peringatan dini tsunami, dengan sasaran 2 kilometer dari titik lokasi mendapat manfaat dalam radius 2 kilometer.
Kegiatan ini pula, bertujuan untuk menjadi dasar penentuan lokasi pemasangan instrumen peringatan dini tsunami.
“Jadi kajian ini untuk mendapatkan survei titik lokasi yang akan dipasang alat peringatan dini tsunami,” ujarnya.
Dia menjelaskan, penentuan lokasi berdasarkan hasil kajian kebermanfaatan, ketersediaan lahan dan keamanan alat.
Adanya alat tersebut kata dia, masyarakat sekitar mendapatkan informasi yang akurat tentang diseminasi peringatan dini tsunami.
“Alat ini berupa tower yang didalamnya ada sirine, modul dan bateray dengan menggunakan tenaga surya,” jelasnya.
Menurutnya, pemasangan alat ini rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2024.” Setelah kajian ini berhasil kita himpun untuk menentukan titik pemasangan alatnya tim konsultan bersama BNPB yang akan menentukan lokasinya.” kata dia.
Namun untuk titik lokasi, ia memastikan bukan hanya terdapat disuatu desa saja.
Tetapi terdapat dibeberapa titik, misalnya dalam tiga titik dikaji dan ditentukan mana titik lokasi yang lebih tepat untuk dipasangi alat peringatan dini tsunami tersebut.
“Tapi dipastikan lokasi tersebut adalah milik pemerintah daerah setempat bukan milik masyarakat maupun swasta,” tegasnya.(dany)