JAKARTA, radarparimo.com – Tantangan global seperti dampak perang Ukraina-Rusia, kerawanan energi dan pangan menuntut respons berupa kebijakan yang lebih inovatif.
Inovasi Bank Indonesia, di antaranya pada kebijakan moneter dan sistem pembayaran dapat memperkuat ketahanan ekonomi. Implementasinya, dilakukan melalui inovasi kebijakan moneter yang ditargetkan untuk stabilitas. Sejalan dengan itu, inovasi kebijakan sistem pembayaran untuk pertumbuhan diwujudkan melalui digitalisasi dalam inovasi pembayaran (QRIS, fast payment, Local Currency Transaction, Standar Nasional Open API), serta pengembangan Rupiah Digital. Demikian disampaikan Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, pada Kuliah (open lecture) “Inovasi Kebijakan Publik bagi Ketahanan Ekonomi Indonesia” di Al Qasimia University (AQU), Sharjah, Uni Emirat Arab (UEA), Rabu (8/3/2023).
Diawali dengan courtesy meeting kepada Rektor AQU, Prof. DR. Awad Al-Khalaf, kuliah umum dipandu oleh Dekan Fakultas Ekonomi AQU, Mohamed Alshami PhD, dan dihadiri oleh pengajar dan mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Manajemen serta Fakultas Komunikasi. Dalam kuliah itu, lebih dari 80 (delapan puluh) mahasiswa internasional mendapatkan bekal mengenai bagaimana merumuskan kebijakan publik untuk mendukung pemulihan ekonomi yang terus berlangsung.
Gubernur Perry mengawali pengajaran dengan pemaparan mengenai kondisi ekonomi Indonesia yaitu pemulihan ekonomi yang terus berlangsung dengan fundamental ekonomi yang kuat dan akselerasi digital yang tinggi. Fundamental ini tercermin dari prospek pertumbuhan ekonomi yang baik, terkendalinya inflasi, defisit neraca perdagangan yang terkelola, dan intermediasi perbankan yang berkembang. Seiring hal tersebut, perkembangan digital ekonomi baik pada perdaganan online, uang elektronik, dan perbankan digital yang tumbuh signifikan, turut dipacu oleh QRIS, digital banking, SNAP dan BI-FAST.
Selain itu, ASEAN Cross Border Connectivity dan Local Currency Transaction telah mempermudah transaksi ekonomi lintas negara.
Gubernur Perry memaparkan resep capaian kinerja ekonomi tersebut. Dalam perumusan kebijakan publik diperlukan koordinasi yang kuat. Hal ini dilakukan dalam bauran kebijakan nasional yang terdiri atas 5 (lima) respons, yaitu koordinasi moneter-fiskal, akselerasi transformasi keuangan, akselerasi sektor riil, digitalisasi ekonomi keuangan, dan ekonomi inklusif-hijau. Untuk mendukung potensi ekonomi Indonesia, sambung Gubernur Perry, diperlukan adanya reformasi struktural. Reformasi ini dapat diwujudkan melalui hilirisasi SDA menjadi ekosistem industri yang bernilai tambah, misalnya melalui pemanfaatan nikel Indonesia menjadi baterai mobil listrik di masa depan.
Tiga kunci ketahanan ekonomi suatu bangsa adalah energi, pangan dan digitalisasi. Dalam ketahanan energi diperlukan pengembangan energi hijau, sementara ketahanan pangan dapat didorong dengan urban farming, dan digitalisasi diperlukan inovasi yang terus menerus. “Membaca dan memahami di sepanjang usia adalah dasar untuk mempelajari seluruh fenomena di dunia yang bermanfaat bagi perumusan kebijakan,” pesan Gubernur Perry bagi para mahasiswa.
Sharjah, tempat berdirinya AQU, merupakan kota pusat pendidikan dan budaya di UAE. AQU telah bekerja sama dengan Universitas Islam Intersional (UIII) Depok untuk memperkuat pertukaran dibidang akademik dan budaya. Terdapat 82 mahasiswa Indonesia di kampus ini yang menempuh program sarjana di Fakultas Arab (Sastra), Ekonomi, Komunikasi, Al Quran dan Syariah.
Bank Indonesia terus mendukung ranah pendidikan baik melalui edukasi maupun pembekalan internal BI, mahasiswa dan pelajar baik di Indonesia maupun dunia internasional. Sektor pendidikan menjadi hal krusial yang perlu senantiasa dibarukan untuk mempersiapkan perumus kebijakan masa depan. (*/ia)
Sumber : Departemen Komunikasi BI