Angka Kemiskinan Parimo 15,28 Persen, Wabup : Diperlukan Percepatan dan Inovasi

Wakil Bupati (Wabup) Parimo Badrun Nggai membuka rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dan evaluasi program kegiatan penanggulangan kemiskinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis Tahun 2022. (Foto : arifbudiman)

PARIMO, radarparimo.com Pemerintah Daerah (Pemda) Parigi Moutong (Parimo) menggelar rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dan evaluasi program kegiatan penanggulangan kemiskinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis Tahun 2022.

“Atas nama Pemda Parimo, saya menyambut baik dan memberikan apresiasi kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Parimo atas terlaksananya kegiatan ini,” ungkap Wakil Bupati (Wabup) Parimo Badrun Nggai, di Parigi, Senin (26/09/2022).

Bacaan Lainnya

Wabup mengatakan, Parimo menjadi salah satu kabupaten dengan tingkat kemiskinan yang tinggi di angka 15,28 persen atau peringkat empat dari kabupaten/kota di Sulteng Tahun 2021.

Tentunya kata dia, upaya penanggulangan kemiskinan tidak hanya sekedar wacana semata, tetapi diperlukan percepatan dan inovasi.

“Serta peran dari berbagai pihak secara terintegrasi, bukan bekerja sendiri-sendiri tanpa melihat keterkaitan dengan isu sektoral lainnya,” ujarnya.

Menurutnya, agar langkah percepatan penanganan kemiskinan tepat sasaran, TKPKD yang merupakan gabungan dari semua perangkat daerah dan berbagai unsur lainnya.

Mampu mendiagnosa kondisi kemiskinan dan kerentanan masyarakat, bagaimana sumber penghidupannya, apakah bekerja atau menganggur, atau bekerja tapi berpenghasilan rendah.

“Identifikasi juga apakah masyarakat miskin dan kelompok rentan ini terlayani dan dapat mengakses pendidikan, kesehatan, air bersih dan sanitasi, rumah layak huni serta kebutuhan dasar lainnya,” ucapnya.

Wabup menambahkan, sesuai arahan Presiden terkait percepatan penghapusan kemiskinan yang termuat dalam instruksi Presiden nomor empat Tahun 2022.

Parimo merupakan salah satu kabupaten yang masuk dalam daftar sasaran penghapusan kemiskinan ekstrem untuk menjadi perhatian semua OPD.

Sehingga pada rapat rapat TKPKD tersebut, Wabup akan mengevaluasi beberapa perangkat daerah terkait kinerjanya, atas program penanggulangan kemiskinan yang sudah dilaksanakan selama tiga tahun terakhir.

“Tujuannya untuk mengetahui sudah sejauh mana keberhasilan program kegiatan dan apa saja kendala yang dihadapi selama ini,” pungkasnya. (Wawa)