JAKARTA, radarparimo.com – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat terdapat lebih dari 113 ribu hektar lahan yang terdampak banjir. Dari total luas tersebut, sekitar 48 ribu hektar mengalami gagal panen atau puso yang tersebar di 22 provinsi.
Kondisi ini terjadi selama musim tanam periode Januari hingga Maret 2023. Total kerugian diperkirakan mencapai Rp412 miliar dan sedikitnya 57.053 petani yang lahannya terdampak gagal panen.
Bencana yang dihadapi para petani mendapatkan perhatian Presiden Joko Widodo. Arahan Presiden kepada Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, S.Sos., M.M. untuk melakukan penanganan kepada petani terdampak banjir yang lahannya puso.
Menindaklanjuti arahan tersebut, BNPB melalui Deputi Bidang Sistem dan Strategi Dr. Raditya Jati melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan untuk mendapatkan informasi akurat tentang petani yang gagal panen akibat banjir tersebut.
“Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden kepada Kepala BNPB untuk memperhatikan dampak bencana banjir pada lahan pertanian yang dapat berpengaruh terhadap kemiskinan dan ketahanan pangan,” ucap Raditya di Balikpapan, Kalimantan Timur, pada Kamis pekan lalu, dikutip dari laman BNPB, Sabtu (22/4)
“Data yang ada di Kalimantan Timur telah disepakati dan sudah divalidasi serta bisa digunakan,” lanjutnya.
Dirinya menambahkan, terdapat dua kabupaten yang lahannya mengalami puso akibat terdampak banjir, yaitu Kabupaten Paser di Kecamatan Long Kali dan Penajem Paser Utara di Kecamatan Babulu.
Pada kesempatan berbeda, tim Kedeputian Bidang Sistem dan Strategi BNPB melakukan rapat serupa di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan pada Jumat (14/4). Pemerintah daerah setempat masih melakukan pendataan lahan terdampak.
“BNPB mendorong data yang sudah ada agar segera dilengkapi dan dibuatkan surat keputusan oleh bupati atau wali kota, untuk selanjutnya dibuatkan permohonan bantuan dana siap pakai kepada BNPB,” ungkap Raditya yang juga hadir di Banjarbaru, Kalimantan Selatan.
Data sementara menyebutkan, sebanyak dua belas kabupaten atau kota yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan tergenang banjir dan sebabkan gagal panen.
Rapat koordinasi dilakukan secara hybrid untuk menjangkau Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dinas terkait tingkat kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. (*/ia)