Pemda Parimo Anggarkan Gaji PPPK Rp87 Milyar di RAPBD 2022

  • Whatsapp
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Parigi Moutong Yusril Usman

PARIMO – radarparimo.com – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah menjadwalkan pengajuan KUA PPAS Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2022 di bulan Juli ini.

“Kami akan serahkan KUA PPAS RAPBD itu pekan ini,” ucap Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Parigi Moutong Yusril Usman,  ditemui usai rapat di gedung DPRD, Senin (12/7/2021).

Bacaan Lainnya

Yusrin mengatakan, pihaknya telah melakukan rapat koordinasi bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Parigi Moutong, dan segera mengajukan KUA PPAS RAPBD kepada DPRD untuk selanjutnya dibahas bersama.

Terkait pembiayaan gaji dan tunjangan Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kontrak (PPPK), juga telah termuat dalam KUA PPAS RAPBD tahun 2022, dengan total anggaran sebesar Rp 87 Miliar.

“Kita anggarkan berdasarkan kuota yang ditetapkan pemerintah pusat. Kalau memang ada peserta tidak lulus, berarti ada anggaran tersisa,” ungkapnya.

Dikatakan Pemda telah menyiapkan anggaran pembiayaan gaji dan tunjangan PPPK, sebab tahapan seleksi pendaftarannya telah berjalan saat ini.

“Saya belum bisa bicara banyak soal KUA PPAS RAPBD ini, nanti saja,” ujar yusrin.

Yusrin  juga mengaku telah menyerahkan laporan realisasi anggaran semester I, dan prognosis tahun 2021 sesuai permintaan DPRD.

Sebelumnya, DPRD Parigi Moutong, meminta Pemda untuk segera mengajukan KUA PPAS RAPBD 2022, guna dibahas bersama.

DPRD khawatir belum diajukannya KUA PPAS RAPBD 2022 ke DPRD, akan mengakibatkan keterlambatan proses pembahasan dan pengesahan APBD.

Kemudian, jika keterlambatan pengesahan APBD 2022 terjadi, dipastikan akan berdampak pada rendahnya penyerapan dan capaian realisasi anggaran.

Selain itu, dalam pembahasan KUA PPAS RAPBD 2022 nanti, akan dilakukan sejumlah penyesuaian terkait kondisi keuangan daerah.

Sebab, situasi pandemi dialami Indonesia dua tahun belakangan ini, berpengaruh terhadap keuangan masing-masing daerah.

Selain itu, telah dibukanya seleksi pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) BKPSDM, diperkirakan menelan anggaran cukup besar.

Hal itu, perlu untuk dibahas. Sebab peluang terisinya ribuan formasi tenaga guru dan kesehatan sangat besar.(abt/opi)

Pos terkait