Koordinasi Terkait Pemberdayaan KAT, Sejumlah Pejabat Parimo Datangi Kantor Kemensos

Kepala Bappelitbangda bersama Sekretaris Dinsos, melakukan kunjugan di kemensos RI dalam rangka koordinasi dan konsultasi tentang Komunitas Adat Terpencil (KAT). (Foto : Prokopim Pemda Parimo)

PARIMO, radarparimo.com Sejumlah pejabat Pemerintah Daerah Parigi Moutong (Parimo)  mengunjungi Kementrian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI),

Kunjungan dalam rangka koordinasi dan konsultasi  tentang Komunitas Adat Terpencil (KAT) dalam mengukur indeks pemberdayaan masyarakat adat terpencil.

Bacaan Lainnya

Pejabat dimaksud terdiri Kepala Bappelitbangda Irwan, SKM, didampingi Sekretaris Dinas Sosial Parimo, Tri Nugrah Ardiyarha, dan Kabid Pemberdayaan Sosial Yanuari Gulo.

Di hadapan Dirjen Pemberdayaan Sosial Kamis (9/3) Irwan mengatakan Pemda Parimo berkomitmen meningkatkan pemberdayaan dan perlindungan masyarakat adat secara menyeluruh.

Irwan menjelaskan, bahwa berkaitan KAT di Parimo sejak Tahun 2019 telah dilaksanakan program khusus tentang pemenuhan akses dasar yaitu, biaya pendidikan bagi anak pedalaman di level perguruan tinggi.

Dimana kata dia, nantinya potensi tersebut akan diupayakan masuk dan terserap sebagai aset daerah dalam hal peningkatan SDM dan penciptaan lapangan kerja kedepannya.

“Anak-anak pedalaman ini bersekolah di sejumlah perguruan tinggi teknis terkemuka di Sulawesi seperti perikanan, pertanian, farmasi, kesehatan, kebidanan dan keperawatan. hal ini tentunya didasari atas potensi wilayah dan SDA yang ada,” terangnya.

Di Parimo kata dia, KAT sudah tersebar di enam wilayah kecamatan dan populasinya mencapai 25.000 jiwa. Sehingga diperlukan perencanaan dan dukungan baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, agar capaian dan indikator pemberdayaan sosial ini dapat berhasil.

Sehingga nantinya bisa searah dengan program pusat yaitu pemerataan pembangunan yg berkeadilan sosial.

Sementara pihak Dirjen Pemberdayaan Sosial menjelaskan arah kebijakan pembangunan khususnya Kementerian sosial di bawah Dirjen Pemberdayaan akan menargetkan percepatan program KAT di daerah-daerah.

Sehingga diharapkan bahwa Pemda dapat mempersiapkan dukungan data dan dokumen perencanaan yang baik, agar program ini dapat dihitung secara akurat kemudian akan disalurkan melalui dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) melalui kementerian Sosial.

“Tergantung lagi bagaimana kesiapan dan hasil verifikasi nantinya serta pengkajian oleh tim kita di lapangan,” kata Rossita Tri Harjanti mewakili Dirjen Pemberdayaan Sosial.

Dikatakan Kementerian Sosial akan terus berkoordinasi bersama kementerian terkait dan Bappenas, sehingga regulasi dan kebijakan nantinya bersifat final untuk memudahkan akses bagi daerah untuk memperoleh dukungan anggaran dan program tersebut.

“KAT ini sangat kompleks dengan Sistem Organisasi Tata Kerja (SOTK), bukan hanya memberdayakan tetapi juga diperkuat dengan program kewirausahaan sosial, kita terus berupaya agar setiap program pemerintah dalam meningkatkan kemandirian ekonomi dan sosial masyarakat dapat terintegrasi dengan baik, sesuai amanah Bapak Presiden dan Ibu Menteri,” ujar Rossita Tri Harjanti. (*/abt)

* Prokopim Pemda Parimo