Kemendikbud Beri Pemerintah Daerah Diskresi Kelola Pendidikan

  • Whatsapp
Direktur Direktorat Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Riset dan Teknologi, Sri Wahyuningsih. (Foto : Opi)

PARIMO – radarparimo.com – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Riset dan Teknologi mendorong seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) untuk optimalkan layanan pendidikan, agar anak mendapat  hak belajar dan pengetahuan.

“Tidak hanya kognitif, tetapi bagaimana karakter itu juga harus diberikan,” ungkap Direktur Direktorat Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Riset dan Teknologi, Sri Wahyuningsih saat menghadiri rembuk pendidikan di Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, Sabtu (16/11/2021).

Bacaan Lainnya

Menurut dia, masih ada satuan pendidikan atau peserta didik di daerah tertinggal belum mendapatkan pendidikan yang layak.

Apabila mengacu pada Permendikbud nomor 72 tahun 2013, diperbaharui menjadi Permendikbud nomor 67 tahun 2016 mengedepankan tentang kebijakan pendidikan layanan tentang khusus.

“Ini sejalan dengan kebijakan merdeka belajar. Pada pendidikan layanan khusus ini mengedepankan pada belajar dimana saja, kapan saja, dan dimana saja” tegasnya.

Dia mengatakan, setiap daerah diberikan kewenangan penuh untuk pengelolaan pendidikan. Misalnya, jenjang PAUD, SD dan SMP di wilayah kabupaten/kota. Sementara jenjang SMA/SMK, dan perguruan tinggi di wilayah provinsi.

Tentunya kata dia, daerah diberikan keleluasaan diskresi untuk memberikan layanan pendidikan khusus sesuai dengan kebutuhannya. Untuk itu tidak harus belajar di sekolah, namun hak belajar anak harus terpenuhi. Misalnya, sekolah di daerah terpencil dapat dilakukan pembelajaran jarak jauh baik melalui daring maupun luring.

“Ketika kesulitan dalam fasilitas daring tentunya melalui luring diberikan,” kata dia.

Dia menjelaskan, enam literasi dasar harus diberikan tanpa terkecuali, baik di sekolah maupun di luar sekolah dengan mengikuti pembelajaran  tetapi karena faktor hambatan tertentu.

Enam literasi dasar itu diantaranya, kemampuan baca tulis, kemampuan literasi numerasi, literasi science, literasi kesehatan, literasi digital, finansial maupun lingkungan.

Sementara soal keterbatasan tenaga pengajar di daerah terpencil, juga menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk melakukan pemetaan, pendataan, kebutuhan penataan terhadap kebutuhan dan ketersediaan guru.

“Pemenintah pusat sedang melakukan terkait dengan kesejahteraan tenaga guru, melalui PPPK,  yang merupakan upaya pemerintah pusat dalam memberikan kompetensi kepada tenaga honorer dimanapun,” ujarnya. (Opi)

Pos terkait