PARIMO – radarparimo – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Parigi Moutong akan menambah fasilitas Rumah Sakit rujukan Covid-19. Fasilitas Rumah Sakit rujukan itu adalah, Rumah Sakit Raja Tombolotutu di Tinombo dan Rumah Sakit Buluye Napoae di Moutong.
“Berdasarkan instruksi Bupati Parigi Moutong, dua rumah sakit di wilayah utara itu segera diusulkan menjadi rumah sakit rujukan Covid-19. Karena memang sebelumnya, rumah sakit rujukan itu hanya di RSUD Anuntaloko Parigi,” kata Sekretaris Daerah Parigi Moutong, Zulfinasran Ahmad kepada wartawan, Rabu (28/7/2021).
Zulfinasran mengatakan, usulan tambahan fasilitas rujukan itu, telah dalam proses penyusunan dan akan diputuskan melalui Surat Keputusan (SK).
Menurut Zulfinasran, Pemda melakukan hal itu, sebagai upaya mengantisipasi meningkatkanya kasus Covid-19 di Parigi Moutong. Keberadaan tambahan fasilitas rumah sakit rujukan itu, akan memudahkan pasien Covid-19 mendapatkan penanganan medis, khususnya bagi warga berdomisili di wilayah utara Parigi Moutong.
“Jadi akan dibagi sesuai rayon, warga di Utara akan mendapatkan akses penanganan medis di Rumah Sakit Tinombo dan Moutong. Akan dibuatkan surat keputusannya,” ujar Zulfinasran.
Dia mengakui, kondisi wilayah Parigi Moutong saat ini memang mengalami peningkatan kasus Covid-19. Berdasarkan laporan, terdapat 70 warga terkonfirmasi postif corona, dan sedang menjalani penanganan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Anuntaloko Parigi.
Lonjakan kasus itu menurutnya, mengakibatkan ruang rawat inap di RSUD Anuntaloko Parigi mengalami over kapasitas. Namun, lantai tiga gedung rumah sakit yang sebelumnya tidak dapat digunakan, sudah bisa dimanfaatkan kembali.
“Jadi lantai tiga di gedung rumah sakit itu akan dimanfaatkan bagi pasien terkonfirmasi Covid-19,” katanya.
Bahkan, rencananya gedung Diklat akan kembali dimanfaatkan pihaknya sebagai fasilitas Isolasi mandiri (Isoman).
Zulfinasran berpendapat, penanganan kasus Covid-19 perlu keterlibatan semua pihak, sebab permasalahan itu tidak dapat diatasi sendiri oleh pemerintah. Masyarakat diminta bisa memahami keadaan, meningkatkan kesadaran diri untuk membatasi aktifitas agar tidak terjadi peningkatan kasus
“Kalau tidak ada kerjasama dari semua sektor, seperti media, LSM, tokoh-tokoh masyarakat, stakeholder, masalah ini tidak akan bisa terselesaikan. Semuanya harus bergerak bersama-sama,” tuturnya. (abt)