PARIMO, radarparimo.com – Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) Sulawesi Tengah, Fit Dewana S. STP, membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Refresment Pengawalan Pasar Kabupaten Parimo.
Kegiatan yang di gelar oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Palu di Parigi, Selasa (7/11/2023) tersebut, melibatkan pegawai pasar, pegawai disperindag dan pedagang pasar.
Baca Juga : Pj Bupati Parimo Buka Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Narkotika
“Dalam rangka menjamin keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat dan menggugah komunitas pasar agar dapat berdaya dan mandiri dalam pembinaan dan pengawasan kedua pada komunitas pasar, BPOM melakukan revitalisasi program pasar aman dari bahan berbahaya menjadi pasar pangan aman berbasis komunitas,” Jelasnya.
Adapun strategi program yang dilakukan kata dia yaitu, advokasi, pelatihan, pengawasan, pemberdayaan komunitas pasar, monitoring dan evaluasi, serta replikasi pasar.
Baca Juga : Kementerian ESDM Latih Pelaku Industri Tanzania Majukan Sektor Pertambangan
“Strategi advokasi dilaksanakan dalam rangka mendapatkan dukungan dari pihak yang terkait antara lain, pemerintah, wakil rakyat, masyarakat maupun media massa,” ujar Kadis Perindag.
Ia berharap, agar seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan tersebut dengan sebaik – baiknya agar ilmu yang didapatkan bisa di implementasikan ke lapangan.
Sementara itu, Kepala Bidang Perdagangan Disperindag Parimo, Yamin Taha Noho, SE, mengatakan, pasar rakyat merupakan ujung tombak keamanan pangan. Dimana msyarakat sebagai konsumen memperoleh makanan sebelum dikonsumsi.
“Berbagai produk pangan, baik pangan segar maupun pangan olahan dengan mudah dapat kita jumpai di pasar rakyat,” kata Yamin.
Ia juga menjelaskan, kurangnya pengendalian dan pengawasan yang dilakukan, menyebabkan masih banyaknya temuan pangan yang mengandung bahan berbahaya seperti boraks, formalin, kuning metanil dan rhodamin B di pasar rakyat.
“Keberadaan pangan yang mengadung bahan berbahaya tersebut, tentunya sangat tidak diinginkan karena dapat mengganggu kesehatan konsumen,” jelasnya.
Menurutnya, pengendalian penyalahgunaan bahan berbahaya pada pangan, seharusnya dilakukan diseluruh pasar rakyat yang ada. Namun katanya, perlua ada skala prioritas agar pengendalian bisa dilakukan secara bertahap, dimulai dari pasar percontohan yang diintervensi BPOM untuk kemudian dapat direplikasi oleh Pemerintah Daerah maupun swasta.
Lanjut dia menjelaskan, sebagai pusat perekonomian masyarakat, pasar rakyat tidak hanya harus aman dari bahan bernahaya, tetapi juga harus disiplin dalam menerapakan protokol kesehatan.
Selain itu, perlunya program pemberdayaan komunitas pasar melalui komunikasi, edukasi di jaringan pasar dan pusat informasi konsumen kepada komunitas pasar.
“Balai Besar / Balai POM selaku unit pelaksana teknis BPOM di Daerah, diharapkan dapat melakukan upaya persuasi melalui advokasi untuk menggalang komitmen Pemda, swasta dan perguruan tunggi di tingkat Provinsi maupun Kabupaten, tentang pentingnya berbagi tanggung jawab untuk memastikan keamanan pangan pada setiap titik rantai pangan sesuai dengan peranya,” jelasnya.
Sehingga kata dia, diperlukan kerjasama terpadu terhadap program pasar pangan aman berbasis komunitas, baik dalam bentuk kebijakan dan penganggaran sesuai dengan tupoksinya masing – masing. Iwan Tj