PALASA – Gubernur Sulawesi Tengah Drs H Longki Djanggola membuka secara langsung pesta adat masoro , yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Palasa, Kecamatan Palasa, Kabupaten Parimo,Sabtu,(19/9/2020).
Pesta ada tersebut dihadiri penasehat Badan Musyawarah adat Provinsi Sulawesi Tengah Dr Hidayat Lamakarate , serta didampingi , Wakil Bupati Parimo, H Badrun Nggai serta Wakil Ketua I DPRD Parimo Faizan Badja.
Pesta adat Masoro sebagai bentuk terima kasih suku lauje kepada sang pencipta setiap tahunnya yang telah memberikan kesuburan, kehidupan terhadap tumbuhan dan hewan, sehingga memberi hasil bumi yang melimpah.
Di samping itu, kegiatan tersebut sebagai bentuk pelestarian adat yang ada di kalangan masyarakat suku lauje. Karena adat memiliki peranan penting di kehidupan masyarakat.
“Saya bangga tradisi adat Masoro ini terus dipertahankan oleh suku Lauje yang tersebar diberbagai kecamatan di Kabupaten Parimo,”ujar Gubernur Sulteng Longki Djanggola.
Hidayat Lamakarate yang merupakan bakal calon gubernur Sulteng mengatakan bahwa Badan Musyawarah Adat Provinsi Sulteng, menjadi wadah semua lembaga-lembaga adat di daerah.
“Saya di undang dalam kapasitas sebagai penasehat badan musyawarah adat”ujar Hidayat Lamakarate.
Berkaitan dengan kedudukan lembaga-lembaga adat, menurut Hidayat, keberadaan lembaga tersebut baik di desa, kecamatan dan di kabupaten, sebaiknya segera melakukan perbaikan kembali struktur-struktur kelembagaannya.
“Struktur itu disahkan kembali sehingga nanti ada lembaga resmi di daerah, yang kemudian nanti lembaga itu memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai lembaga adat di daerah,”jelasnya.
Hidayat berharap, lembaga-lembaga adat bisa menjadi solusi dalam penyelesaian persoalan-persoalan masyarakat. Tidak semua persoalan-persoalan harus dibawa ke penegakan hukum.
“Jika ada yang bisa diselesaikan secara adat, maka sebaiknya lembaga adat di desa, kecamatan dan kabupaten bisa mengambilalih persoalan tersebut untuk di selesaikan,”tandasnya.
Ia meminta lembaga adat segera memformalkan struktur nya. Sehingga keberadaannya resmi diketahui pemerintah.(Abt).