DPRD Parimo Minta Pemda Segera Ajukan KUA PPAS RAPBD 2022

  • Whatsapp
Ketua DPRD Parigi Moutong, Sayutin Budianto,S,SoS

PARIMO – radarparimo.com – DPRD Kabupaten Parigi Moutong, meminta Pemerintah Daerah (Pemda) untuk segera mengajukan KUA PPAS Rancangan APBD tahun anggaran 2022, untuk dibahas bersama.

“Ini sudah minggu kedua Juli 2021, seharusnya Pemda sudah memasukan KUA PPAS Rancangan APBD tahun 2022, agar dibahas bersama,” ungkap Sayutin Budianto, Ketua DPRD Parigi Moutong dihubungi, Minggu (11/7/2021)

Bacaan Lainnya

Dia mengatakan, pihaknya khawatir belum diajukannya KUA PPAS Rancangan APBD ke DPRD, akan mengakibatkan pada keterlambatan proses pembahasan dan pengesahan APBD tahun 2020 nnti.

Kemudian kata dia, jika keterlambatan pengesahan APBD tahun 2022 terjadi, dipastikan akan berdampak pada rendahnya penyerapan dan capaian realisasi anggaran.

Selain itu, dalam pembahasan Rancangan APBD tahun 2022 nanti, akan dilakukan sejumlah penyesuaian terkait kondisi keuangan daerah. Sebab, situasi pandemi yang dialami Indonesia dua tahun belakangan ini, berpengaruh terhadap keuangan masing-masing daerah.

Dia menambahkan, telah dibukanya seleksi pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) oleh BKPSDM yang diperkirakan menelan pembiayaan cukup besar. Hal itu, perlu untuk dibahas sebab, peluang terisinya ribuan formasi tenaga guru dan kesehatan sangat besar.

“Tahun ini, dibuka seleksi pendaftaran PPPK dengan kuota 2000-an, yang kemungkinan akan menelan biaya cukup besar, maka perlu segera dibahas,” kata dia.

Pihaknya menilai, jika formasi kuota PPPK yang dibuka diterisi seluruhnya, kemungkinan dilakukan penghematan anggaran. Sehingga, perlu dilakukan pengkajian lebih awal, untuk menentukan sektor apa saja yang akan diprioritaskan atau ditunda pada proses penganggaran tahun depan.

“Soal pembiayaan PPPK ini saya tidak bisa komentari dulu, karena harus melihat postur APBD tahun 2022,” tambahnya.

Ketua DPRD juga menyampaikan akan pihaknya juga akan mengundang pihak BKPSDM, Bappelidbangda, dan BPKAD untuk mengkaji bersama terkait seleksi pendaftaran PPPK yang tengah berjalan saat ini.

“Tapi sebelumnya saya akan melakukan rapat bersama komisi terkait untuk mengkaji juga persoalan pembiayaan PPPK ini. Sebab, saya juga menginginkan PPPK ini sukses, karena dapat mensejahterakan tenaga guru honorer,” tuturnya.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Parigi Moutong, Zulfinasran Ahmad mengatakan, pihaknya memperkirakan pembiayaan gaji dan tunjangan PPPK diperkirakan sekitar Rp 87 Miliar.

Kedepan, pemerintah daerah akan melakukan melakukan penghematan diseluruh sektor pembiayaan. (abt/opi)

Pos terkait